Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang luas. Untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan laut Indonesia. Salah satu upaya untuk mendukung kinerja Bakamla adalah dengan membangun infrastruktur yang memadai.

Membangun infrastruktur Bakamla tidak hanya sekedar pembangunan fisik, namun juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peningkatan infrastruktur Bakamla merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan laut Indonesia.”

Pada tahun 2021, Bakamla telah meluncurkan program pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan pangkalan-pangkalan pengawasan laut, pos-pos pantau, dan pengadaan kapal-kapal patroli. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, pembangunan infrastruktur Bakamla juga akan mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. “Dengan adanya pengawasan laut yang baik, kita dapat melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari tindakan illegal fishing dan perompakan,” ujarnya.

Dalam upaya membangun infrastruktur Bakamla, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan laut merupakan hal yang penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.”

Dengan membangun infrastruktur Bakamla yang memadai, diharapkan pengawasan laut Indonesia dapat semakin efektif dalam melindungi wilayah perairan dari berbagai ancaman. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi keamanan dan kedaulatan laut Indonesia serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa depan.