Penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. Beberapa kendala utama dalam penegakan hukum di laut di Indonesia antara lain adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, serta masih adanya praktik korupsi di dalam sistem penegakan hukum.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Penegakan hukum di laut merupakan tantangan yang kompleks. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan laut kita.”

Salah satu solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum di laut di Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla. Dengan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini, penegakan hukum di laut dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Riza Damanik, “Kerjasama antara lembaga penegak hukum sangat penting dalam menjaga keamanan laut. Kita harus saling mendukung dan bekerja sama demi keberhasilan penegakan hukum di laut.”

Selain itu, perlu juga adanya peningkatan investasi dalam sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum di laut. Hal ini mencakup peningkatan jumlah kapal patroli, pengadaan peralatan teknologi canggih, serta peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam penegakan hukum di laut.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum di laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat menjaga keamanan serta keberlanjutan sumber daya laut di negara kita. Semua pihak harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan laut yang aman dan bersih bagi generasi mendatang.