Mengoptimalkan penegakan hukum di laut demi kedaulatan negara merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karena laut adalah salah satu aset penting yang harus dijaga dengan baik agar negara ini tetap aman dan sejahtera.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, penegakan hukum di laut harus dilakukan secara optimal agar kedaulatan negara tidak terancam. Hal ini juga sejalan dengan Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan pentingnya menjaga keamanan laut demi keberlanjutan sumber daya kelautan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum di laut masih belum optimal. Banyak kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal yang masih terjadi di perairan Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, TNI AL, Polisi Perairan, maupun masyarakat sipil. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Kita harus bersatu padu dalam menjaga kedaulatan negara di laut.”

Selain itu, penegakan hukum di laut juga harus didukung dengan peran aktif dari masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS), Damos Dumoli Agusman, “Masyarakat juga harus turut serta dalam menjaga kedaulatan negara di laut dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi.”

Dengan mengoptimalkan penegakan hukum di laut demi kedaulatan negara, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya kelautan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang kuat dan memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan.