Penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut di Indonesia menjadi topik yang semakin hangat dibicarakan belakangan ini. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat maraknya kasus pencurian sumber daya laut yang terjadi di perairan Indonesia.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pencurian sumber daya laut di Indonesia telah menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi masalah serius yang harus segera ditangani dengan tegas.

Penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut di Indonesia memang tidaklah mudah. Banyak faktor yang menjadi kendala, mulai dari minimnya sumber daya manusia dan teknologi hingga adanya keterlibatan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pencurian tersebut.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia, penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita tidak boleh memberikan toleransi terhadap para pelaku pencurian sumber daya laut. Mereka harus ditindak dengan hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera kepada yang lain,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, juga menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut. “Kita harus bekerja sama secara sinergis antara Bakamla, KKP, TNI AL, dan lembaga terkait lainnya untuk dapat memberantas praktik pencurian sumber daya laut ini,” tegasnya.

Dengan semakin intensifnya upaya penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut di Indonesia, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita untuk generasi mendatang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mampu melindungi sumber daya lautnya agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.