Penegakan Hukum untuk Mencegah Praktik Illegal Fishing di Indonesia

Illegal fishing merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Praktik illegal fishing ini merugikan negara dalam hal ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum untuk mencegah praktik illegal fishing di Indonesia sangat penting untuk dilakukan.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap illegal fishing harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita harus memberikan sanksi yang berat kepada para pelaku illegal fishing agar dapat memberikan efek jera kepada mereka,” ujar Aan Kurnia.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap illegal fishing adalah dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga terkait seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kepolisian. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan penegakan hukum terhadap illegal fishing dapat dilakukan secara lebih efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute (IOI) Riza Damanik, penegakan hukum terhadap illegal fishing juga harus didukung dengan teknologi yang canggih. “Dengan menggunakan teknologi seperti satelit dan radar, kita dapat lebih mudah mendeteksi dan mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia,” ujar Riza Damanik.

Selain itu, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut juga menjadi kunci dalam upaya mencegah praktik illegal fishing. “Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melaporkan kegiatan illegal fishing yang mereka temui,” tambah Riza Damanik.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, kerja sama antar lembaga terkait, pemanfaatan teknologi yang canggih, serta kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan praktik illegal fishing di Indonesia dapat diminimalisir. Upaya ini tidak hanya untuk melindungi sumber daya laut, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Indonesia.