Kebijakan pemerintah dalam menangani pencemaran laut di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 80% sampah laut di dunia berasal dari daratan, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dan efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah adalah Program Indonesia Bersih. Program ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di laut melalui berbagai kegiatan seperti kampanye sosialisasi, pembersihan pantai, dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, “Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.”

Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan ini masih terus ada. Pencemaran laut terus meningkat akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku pencemaran laut. “Kebijakan pemerintah harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas agar efektif dalam menangani masalah ini,” ujarnya.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam menangani pencemaran laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Plastic Recycling Association (ADUPI), Nur Cahyadi, “Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi sampah plastik di laut. Namun, tanpa partisipasi aktif dari semua pihak, upaya ini tidak akan berhasil.”

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pencemaran laut di Indonesia dapat diminimalkan dan ekosistem laut dapat pulih kembali. Seperti yang dikemukakan oleh ahli lingkungan, “Penting bagi kita untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan bagi generasi mendatang.”