Penegakan Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Tantangan dan Solusi


Penegakan Peraturan Hukum Laut di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan keamanan maritim negara. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum laut di Indonesia cukup kompleks dan memerlukan berbagai solusi yang tepat.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, “Penegakan hukum laut di Indonesia masih dihadapkan pada masalah seperti kurangnya sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan laut.” Hal ini menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi dalam upaya penegakan hukum laut di Indonesia.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Laut. Hal ini juga disepakati oleh Ahli Hukum Laut dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang mengatakan bahwa “Kerja sama lintas sektoral sangat penting dalam penegakan hukum laut di Indonesia agar dapat mencapai hasil yang maksimal.”

Selain itu, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum laut. Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pemuda Maritim Indonesia (FKPMI), Andi Kusuma, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum laut yang terjadi di sekitar wilayahnya. “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah harus turut serta dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia,” ujarnya.

Dalam upaya penegakan hukum laut di Indonesia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum laut. “Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut untuk menjaga keamanan laut Indonesia,” katanya.

Dengan adanya kerja sama lintas sektoral, peran aktif masyarakat, dan koordinasi yang baik antara instansi terkait, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga sumber daya laut yang berkelanjutan dan keamanan maritim negara. Oleh karena itu, peran semua pihak sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia.